Pemerintah terus menggodok regulasi kendaraan listrik agar segera rampung dibahas. Terakhir,Kemenperin menggandeng Toyota dan perguruan tinggi untuk dapat memberikan masukan terkait pengambilan kebijakan dan penahapan pengembangan kendaraan listrik di Tanah Air.
Namun sebelum regulasi tersebut diketuk palu, pengamat ekonomi Faisal Basri berpendapat, proses pengembangan kendaraan listrik membutuhkan pemimpin atau konduktor untuk bisa mengarahkan dan membagi porsi kepada pihak terkait agar pengembangan terukur.
Momen Mobil Listrik
Inilah momen kita untuk menjadikan (mobil listrik) new economysebagai payungnya, jadi tidak bisa Dirjen ILMATE, dan Menperin atur sendiri, jadi harus Presiden (Joko Widodo) langsung, karena ini meliputi berbagai lintas sektoral, jadi persepsi new economyitu adalah proses konvergensi antara industri manufaktur, jasa dan teknologi, inovasi yang berkelanjutan terus menerus, serta ramah lingkungan.
Tidak ada sosok konduktor yang mengarahkan percepatan pengembangan kendaraan listrik. Indonesia justru termasuk ke dalam negara no significant planseperti Meksiko, Italia, Kanada, dan Brazil. Beda dari Norwegia, Prancis, dan Inggris yang sudah mencanangkan peralihan dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil ke listrik.
Road map-nya kan nanti bikin matriks siapa ngerjain apa, PLN ngerjain apa dan sebagainya apa. Nanti semua presiden yang mengevaluasi dari waktu ke waktu siapa yang perlu didorong dan sebagainya. Sesuai target kemenperin pada tahun 2025, 20 persen dari keseluruhan kendaraan yang diproduksi adalah kendaraan listrik. Termasuk kendaraan hybrid, plug-inhybrid maupun electric vehicle(EV). Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030.
